Tak Patuh Demi Keselamatan, Bupati Siap Batalkan Pembangunan Jembatan di Sentajo

Sentajo – Ketegasan Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, tidak lagi setengah hati. Pembangunan Jembatan Sungai Lintang di Kecamatan Sentajo Raya yang telah dianggarkan lebih dari Rp9 miliar terancam dibatalkan tahun ini. Penyebabnya: sebagian warga nekat membuka kembali akses jalan yang sebelumnya ditutup demi keselamatan.

Penutupan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Kuansing, dan Dinas PUPR setelah hasil kajian menyatakan kondisi jembatan rawan ambruk dan membahayakan pengguna jalan. Namun keputusan tersebut justru dilawan. Portal dibuka, akses kembali dilewati kendaraan, termasuk yang bertonase berat.

“Kita ini menutup bukan untuk mempersulit, tapi untuk menyelamatkan. Kalau imbauan keselamatan saja diabaikan, lalu untuk apa pemerintah menyiapkan anggaran miliaran rupiah?” tegas Bupati, Selasa malam (3/3/2026).

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak akan mempertaruhkan keselamatan masyarakat hanya demi meredam desakan. Anggaran Rp9 miliar yang telah disiapkan bukan angka kecil. Jika sikap pembangkangan terus terjadi, dana tersebut akan dialihkan ke kecamatan lain yang dinilai lebih membutuhkan dan kooperatif terhadap kebijakan pemerintah.

“Daerah lain juga antre pembangunan. Kalau di sini tidak ada dukungan dan kepatuhan, kita alihkan saja. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya lugas.

Bupati juga menyinggung kemungkinan penyerahan kewenangan pengelolaan jalan dan jembatan kepada pemerintah desa setempat—Pulau Komang atau Muaro Sentajo—jika koordinasi tidak berjalan efektif. Langkah itu menjadi sinyal bahwa pemerintah kabupaten tidak akan memaksakan kebijakan tanpa dukungan kolektif.

Menurutnya, opini yang berkembang seolah-olah pemerintah abai terhadap kondisi jembatan adalah keliru. Justru sebaliknya, anggaran telah disiapkan dan pembangunan permanen siap direalisasikan. Penutupan sementara dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan risiko korban jiwa bisa dicegah.

“Keselamatan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau demi keselamatan saja tidak mau diatur, maka konsekuensinya jelas. Pembangunan bisa kita batalkan,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi peringatan keras: disiplin dan kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan adalah syarat mutlak agar pembangunan tetap berjalan. Tanpa itu, miliaran rupiah bisa berpindah ke wilayah lain.