Fraksi Golkar Mangkir Paripurna, Masyarakat Sesalkan Sikap Ketua DPRD

KuansingNews | Kuansing - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban (LPJ) APBD adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Biro Hukum dan SKPD terkait pada Minggu (31/07) malam.

Pada saat rapat tersebut dihadiri oleh 25 orang anggota DPRD Kuantan Singingi sedangkan yang tidak hadir berjumlah 10 orang anggota DPRD termasuk diantaranya Ketua DPRD Kuantan Singingi dari total keseluruhan anggota 35 orang.

Dani Saputra masyarakat sentajo raya ikut berkomentar terhadap tindakan yang dilakukan Ketua DPRD Kuansing Adam Sukarmis.

"Saya merasa kecewa terhadap ketidakhadiran Ketua DPRD Kuansing pada acara paripurna Ranperda Pertanggung jawaban APBD Kuantan Singingi, sangat berbeda dengan alasan mereka saat memperjuangkan SK guru P3K yang pro kepada rakyat, namun nyatanya Ketua DPRD tersebut Absen tanpa keterangan pada saat sidang soal rakyat," ucap Dani. 

Dani Saputra menerangkan bahwa tidak lama sebelum ini pernah melakukan AKSI DEMO di Gedung DPRD terkait Permasalahan yang ada di Kuantan Singingi. 

"Ini sudah kesekian kali nya saya merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan ketua DPRD, pernah pada waktu setelah kami melakukan Aksi Demo kami di imingi akan disurati untuk melaksanakan hearing untuk mencari titik terang permasalahan Hutan Produksi Terbatas tanpa izin," ucap Dani.

Dani juga menjelaskan permasalahan Fraksi Golkar yaitu Belum dilantiknya PAW anggota fraksi golkar yang belum ditunjuk.

"Belum lagi permasalahan terkait PAW Golkar yang sudah 4 tahun ini belum ada titik terang siapa yang di PAW kan, saya meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi kinerja DPD Golkar Kuantan Singingi," tambah dani dengan tegas. 

Dani mengapresiasi Wakil Ketua 1 DPRD Zulhendri S. PWK telah melaksanakan Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kuantan Singingi Singingi.

"Saya juga berterimakasih kepada fraksi yang hadir dalam Paripurna tersebut, karena jika tidak Ada Paripurna maka tidak Ada Pembahasan APBDP, Dan Jika Tidak Ada APBDP maka sudah pasti tidak Ada anggaran untuk gaji guru P3K, Jika tidak Ada anggaran gaji nya sudah barang tentu SK mereka guru P3K juga tidak bisa di terbitkan Pak Bupati," tutup Dani.

Rapat Paripurna dilakukan secara maraton oleh anggota DPRD dari pagi hingga tengah malam yang di hadiri semua fraksi kecuali fraksi Golkar, yang mana tanggal 31 Juli merupakan batas akhir parpurna pembahasan APBDP.

Anggota DPRD Kuantan Singingi melalui Juru Bicara nya Azrori Analke Apas yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai PPP menyatakan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kuantan Singingi telah layak dijadikan Peraturan Daerah.

Rls